PELAYANAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP / DPLH

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 4 Tahun 2021 Daftar usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

PERSYARATAN PELAYANAN

Surat Sanksi Administratif perintah untuk menyusun DPLH;
Mengisi Formulir di OSS (tanyakan DPMPTSP apakah ada formulir DPLH atau sama dengan UKL UPL);
Fotocopy KTP;
Membawa fotocopy Ijin Prinsip bagi yang wajib;
Fotocopy dokumen pendirian usaha/kegiatan (untuk badan hukum) dan profil usaha;
Fotocopy bukti kesesuaian lokasi kegiatan dengan Rencana Tata Ruang dan wilayah;
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi, Pengelolaan Limbah B3;
Analisa Dampak Lalu Lintas

PROSEDUR

Penanggung jawab usaha menyampaikan permohonan penilaian Formulir DPLH kepada Walikota (melalui DPMTPSP);
Kepala DLH melaksanakan verifikasi dokumen dengan OPD terkait;
Kepala DLH membuat berita acara Penilaian/Pemeriksaan yangberisi diterima atau revisi;
BA penilaian/pemeriksaan menjadi dasar penerbitan persetujuan DPLH;
Walikota (melalui DLH dan DPMPTSP) menerbitkan persetujuan DPLH

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

BIAYA DAN TARIF

PRODUK PELAYANAN

LAYANAN PENGADUAN