PELAYAANAN PUBLIK DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP / DELH

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 4 Tahun 2021 Daftar usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

PERSYARATAN PELAYANAN

Surat Sanksi Administratif / Pidana perintah untuk menyusun DELH/DPLH;
Membawa fotocopy KTP sebanyak 1 lembar;
Bukti pelaksanaan pengumuman telah disusun DELH;
Fotocopy dokumen pendirian usaha/kegiatan (untuk badan hukum) dan profil usaha;
Fotocopy bukti kesesuaian lokasi kegiatan dengan Rencana Tata Ruang dan wilayah;
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pemenuhan Baku Mutu Emisi, Pengelolaan Limbah B3;
Analisa Dampak Lalu Lintas

PROSEDUR

Penanggung jawab usaha menyampaikan permohonan penilaian DELH kepada Walikota (DPMTPSP)
Mendaftar secara Online;
Mengarahkan ke DLH Provinsi Jawa Timur;
Penilaian Administratif dan Penilaian Teknis DELH oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Timur
Otoritas : disetujui/ tidak disetujui.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

BIAYA DAN TARIF

PRODUK PELAYANAN

LAYANAN PENGADUAN